DRAFT PERDES
PERATURAN DESA LEMBAR SELATAN
NOMOR....... TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT
DALAM WILAYAH LEMBAR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEMBAR SELATAN
Menimbang
:
a)
bahwa dengan adanya isu-isu kerusakan pesisir yang mengakibatkan potensi
sumberdaya pesisir dan laut untuk menjamin kehidupan masyarakat secara
berkelanjutan semakin terancam, maka wilayah pesisir dan laut yang sangat
berpotensi untuk penyediaan sumberdaya perikanan laut, dan wilayah daratan sebagai
wilayah penyangga perlu dilindungi;
b)
bahwa untuk mengurangi abrasi pantai serta menjamin pelestarian lingkungan
hidup (darat, laut dan udara), maka setiap orang berkewajiban menjaga dan
mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan
undang-undang;
c)
bahwa sumberdaya alam yang ada di Desa LEMBAR SELATAN khususnya di Pulau Batang
dan Lapang merupakan kawasan yang perlu dilindungi dari berbagai aktivitas yang
tidak ramah lingkungan;
d)
bahwa dalam rangka perencanaan tata ruang kabupaten Alor, maka perlu
perencanaan yang meliputi wilayah pesisir dan laut tingkat kecamatan dan Desa;
e)
bahwa berdasarkan musyawarah beberapa anggota masyarakat serta dalam rangka
kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan
hidup, maka perlindungan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Desa perlu dituangkan
dalam suatu peraturan Desa sebagai perwujudan masyarakat yang sadar hukum dan
lingkungan;
f)
bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan laut perlu dikendalikan agar tercipta
keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
g)
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d,e dan f di atas, maka perlu
menetapkan peraturan Desa LEMBAR SELATAN tentang Daerah Perlindungan Laut
.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419);
6.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3501);
7.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3647);
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
10.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
12.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
14.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3445);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewijiban
Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3660);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan
Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan
Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Perencanaan
dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Perijinan Usaha Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
25.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26.
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Pengusahaan Pasir Laut;
27.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8820 Tahun 2002 tentang Kawasan Wisata
Perburuan Pulau Rusa di Kabupaten Alor;
28.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
29.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk
Hukum Daerah;
30.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah;
31.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan
Berita Daerah;
32.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
33.
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2002 tentang Gerakan
Masuk Laut;
34.
Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 443);
35.
Keputusan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penetapan Selat Pantar dan
Sekitarnya sebagai Taman Laut;
36.
Peraturan Bupati Alor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Selat Pantar sebagai
Kawasan Konservasi Laut Daerah.
Dengan
Persetujuan Bersama
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA LEMBAR SELATAN
dan
KEPALA
DESA LEMBAR SELATAN
M E
M U T U S K A N:
Menetapkan
: PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN LAUT DALAM WILAYAH LEMBAR SELATAN
BAB
I
KETENTUAN
UMUM
Pasal
1
Dalam
Peraturan Desa ini yang dimaksudkan dengan:
1.
Desa adalah Desa LEMBAR SELATAN
2.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa LEMBAR SELATAN
3.
Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa LEMBAR SELATAN dan Badan Permusyawaratan
Desa LEMBAR SELATAN sebagai penyelenggara pemerintahan desa
4.
Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan,
pengawasan dan pengendalian untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat
5.
Lingkungan laut adalah jalur laut yang diukur dari garis pangkal daratan yaitu
garis lurus yang menghubungkan titik terluar yang terletak dalam wilayah LEMBAR
SELATAN
6.
Daerah Perlindungan Laut merupakan kawasan pesisisir dan laut yang dapat
meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun dan habitat lainnya secara
sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara
permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut, dan pengelolaannya
yang dilakukan secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain,
dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaannya.
7.
Daerah Perlindungan Laut adalah daerah di wilayah pesisir dan laut yang harus
dilindungi, daerah ini meliputi zona inti dan zona penyangga.
8.
Zona Inti Daerah Perlindungan Laut adalah lokasi terumbu karang yang dilindungi
dari berbagai kegiatan pemanfaatan dan aktivitas manusia lainnya, untuk
membiarkan terumbu karang dan biota laut lainnya hidup dan berkembang-biak
tanpa gangguan dari manusia;
9.
Zona Penyangga Daerah Perlindungan Laut adalah lokasi terumbu karang yang
berada di sekeliling Zona Inti DPL sebagai penyangga atau pencegah terjadinya
pelanggaran di zona inti DPL;
10.
Zona Pemanfaatan adalah lokasi/kawasan di perairan laut dan pesisir yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat.
11.
Pemanfaatan terbatas adalah kegiatan penangkapan ikan jenis tertentu dan
budidaya dengan menggunakan peralatan yang tidak merusak lingkungan;
12.
Konservasi adalah upaya pemeliharaan keberadaan serta keberlanjutan keberadaan,
sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam
kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kebutuhan mahluk
hidup lainnya pada masa sekarang dan yang akan datang
13.
Laut adalah ruang wilayah laut yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek fungsional
14.
Masyarakat adalah sekelompok orang atau masyarakat yang bertempat tinggal di
LEMBAR SELATAN yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang
merupakan komunitas nelayan, pembudidaya, dan lainnya
15.
Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat LEMBAR SELATAN dalam
kegiatan pengelolaan lingkungan laut.
16.
Kelompok nelayan adalah masyarakat LEMBAR SELATAN yang memiliki mata pencaharian
di laut yang terdaftar di desa dan Dinas Perikanan dan Kelautan.
BAB II
AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal
2
Pengelolaan
lingkungan laut berdasarkan azas:
a.
keberlanjutan;
b.
keterpaduan;
c.
berbasis masyarakat;
d.
keseimbangan;
e.
pemberdayaan masyarakat;
f.
akuntabel dan transparan;
g.
pengakuan terhadap kearifan lokal.
Pasal
3
Pengelolaan
lingkungan laut bertujuan untuk:
a.
mewujudkan sistem pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan;
b.
mewujudkan pemerataan manfaat ekonomi sumberdaya pesisir untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pesisir;
c.
memelihara kelestarian fungsi-fungsi ekosistem pesisir agar tetap dan dapat
menunjang pembangunan secara berkelanjutan;
d.
mewujudkan masyarakat sadar hukum dalam pengelolaan pesisir dan laut.
Pasal
4
Sasaran
pengelolaan wilayah laut adalah:
a.
terkoordinasinya kebijakan pengelolaan wilayah laut secara sinergis antar
sektor;
b.
terwujudnya rencana, penetapan, dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan
wilayah laut dalam rangka pemanfaatan sumberdaya laut secara efisien dan
konsisten;
c.
terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya dan pelestarian
fungsi-fungsi ekologis wilayah laut;
d.
terakomodasinya aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal melalui
upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya laut secara
berkelanjutan;
e.
terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan wilayah laut.
BAB III
CAKUPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT
Pasal
5
1)
Daerah Perlindungan Laut terdiri dari 2 lokasi yaitu di Pulau Batang dan Pulau
Lapang
2)
Batas lokasi Daerah Perlindungan Laut Pulau Batang dan Lapang adalah seluruh
kawasan terumbu karang dan lamun yang ada di Pulau Batang dan Lapang
3)
Batas Lokasi Daerah Perlindungan Laut digambarkan dalam bentuk peta
berkoordinat geografis disertai atribut kelengkapan peta sebagaimana terlampir
pada Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Pasal
6
Zona
penyangga merupakan daerah disekitar Daerah Perlindungan Laut dengan radius
sejauh 200 meter.
BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian
Pertama
Perencanaan
Pasal
7
(1)
Perencanaan pengelolaan laut dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi atas
prakarsa pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat.
(2)
Perencanaan pengelolaan lingkungan laut disusun menurut tahap-tahap yang
terdiri dari: rencana srategis, rencana pengelolaan, dan rencana tahunan yang
merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan laut yang
ditetapkan lebih lanjut oleh kepala desa.
Pasal
8
(1)
Rencana disusun berdasarkan:
a.
kebijakan-kebijakan dan orientasi dalam rencana strategis;
b.
aspirasi para pemangku kepentingan.
(2)
Rencana pengelolaan ditujukan untuk:
a.
membangun kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha, dan masyakat;
b.
menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematik
terhadap usulan pembangunan;
c.
merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi, dan perbaikan rencana-rencana
pengelolaan lingkungan laut;
d.
mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan.
(3)
Jangka waktu rencana pengelolaan lingkungan laut berlaku selama 5 tahun dan
dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
(4)
Rencana tahunan pengelolaan lingkungan laut dilakukan dengan mengarahkan
penetapan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan rencana pengelolaan dengan
memperhatikan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.
Bagian
Kedua
Pemanfaatan
Pasal
9
(1)
Pemanfaatan lingkungan laut meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan
pemberdayagunaan sumberdaya alam lingkungan laut serta penetapan lingkungan
pantai dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
(2)
Pemanfaatan mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan laut wajib
dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan.
Pasal
10
(1)
Pemanfaatan dan pengusahaan lingkugan laut dapat diberikan kepada perorangan
atau badan hukum.
(2)
Pemanfaatan dan pengusahaan meliputi pengusahaan permukaan laut, kolom air, dan
dasar laut.
Bagian
Ketiga
Konservasi
Pasal
11
(1)
Konservasi dilakukan dengan tujuan:
a.
menjaga kelestarian ekosistem lingkungan laut;
b.
melindungi jalur ikan dan biota laut lainnya;
c.
melindungi habitat biota laut;
d.
melindungi situs budaya.
(2)
Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan ekosistem
dilakukan dengan tujuan untuk melindungi:
a. sumberdaya
ikan;
b.
jalur mamalia laut dan spesies langka;
c.
daerah tertentu yang diatur dengan hukum adat.
BAB V
JAMINAN LINGKUNGAN
Pasal
12
(1)
Setiap orang dan badan hukum yang melakukan usaha wajib:
a.
membuat kajian lingkungan hidup;
b.
membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup.
(2)
Dalam hal usaha yang berdampak merugikan orang lain atau pihak-pihak tertentu
wajib memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)
Setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan atau
kerusakan terhadap lingkungan wajib memberikan jaminan pemulihan lingkungan
sesuai jaminan pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian
Pertama
Hak
Masyarakat
Pasal
13
Masyarakat
memiliki hak ekonomi, ekologi, memperoleh informasi, pendidikan dan pelatihan,
serta hak untuk mengetahui atas setiap usaha.
Pasal
14
(1)
Terhadap hak-hak masyarakat adat untuk mengusahakan wilayah lingkungan laut
yang telah dimanfaatkan turun temurun dan berkelanjutan tetap diakui,
dihormati, dan dilindungi.
(2)
Hak masyarakat lokal yang tidak termasuk dalam masyarakat adat dapat diakui
sepanjang telah menunjukkan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
pengelolaan berkelanjutan.
Bagian
Kedua
Kewajiban
Masyarakat
Pasal
15
Masyarakat berkewajiban untuk:
a.
mengembangkan pemanfaatan sumberdaya laut yang ramah lingkungan;
b.
mematuhi program pengelolaan wilayah lingkungan laut;
c.
memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan sumberdaya alam laut dalam
pemanfaatannya;
d.
melakukan pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan laut.
Bagian
Ketiga Peran Lembaga Swadaya Masyarakat
Pasal
16
Lembaga swadaya masyarakat berperan untuk:
a.
mendorong kemandirian dan peran serta masyarakat;
b.
memberikan saran pendapat;
c.
menyampaikan informasi atau laporan.
Bagian
Keempat
Pengembangan Kemitraan
Pasal
17
Dalam
pengelolaan lingkungan laut dapat dilakukan melalui pola kemitraan antara
Pemerintah Daerah, Pemerintah desa, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga
kemasyarakatan, dan Kelompok nelayan.
BAB VII
HAL – HAL YANG DILARANG
Pasal
18
Di
seluruh kawasan pesisir dan laut Pulau
Batang dan Lapang dilarang keras melakukan kegiatan penangkapan ikan
yang merusakkan lingkungan yaitu dengan menggunakan bahan beracun, obat bius,
pukat, cantrang dan atau bom ikan.
Pasal
19
1.
Setiap masyarakat Desa dan atau masyarakat dari luar Desa tidak diperkenankan
melakukan aktivitas di lokasi zona inti Daerah Perlindungan Laut;
2.
Hal-hal yang dilarang di zona inti Daerah Perlindungan Laut sebagai berikut :
a.
Melintasi atau menyeberangi lokasi dengan menggunakan segala jenis angkutan
laut;
b.
Memancing segala jenis ikan;
c. Menangkap ikan dengan menggunakan panah;
d.
Penebaran jala, pukat dan sejenisnya;
e.
Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati;
f.
Pengambilan kerang-kerangan atau jenis biota lainnya;
g.
Melakukan budidaya laut apa saja;
h.
Berjalan di atas karang;
i. Menangkap satwa laut yang dilindungi menurut
undang-undang;
j. Dilarang merusak/mengambil mangrove.
3.
Hal-hal yang dilarang di Zona Penyangga Daerah Perlindungan Laut sebagai
berikut :
a.
Perahu bermotor dan atau perahu lampu melintasi atau menyeberangi lokasi;
b.
Memancing segala jenis ikan;
c.
Menangkap ikan dengan menggunakan panah;
d.
Penebaran jala, pukat dan peralatan tangkap ikan sejenisnya;
e.
Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati;
f.
Pengambilan kerang-kerangan dan atau jenis biota lainnya;
g.
Melakukan kegiatan budidaya laut;
h.
Menangkap satwa laut yang dilindungi menurut undang-undang.
Pasal
20
1. Setiap
penduduk Desa dan atau luar Desa dilarang merusak rambu-rambu yang dipakai
sebagai tanda-tanda batas masing-masing kawasan perlindungan dan papan-papan
informasi sebagai sarana penunjang upaya perlindungan;
2.
Barangsiapa yang menemukan pelampung tanda batas dan atau perlengkapan kawasan
pengelolaan pesisir dan laut yang rusak, hanyut dan atau terdampar di pantai
baik di dalam maupun di luar Desa wajib mengembalikan kepada kelompok
pengelola;
BAB VIII
SANKSI
Pasal
21
1)
Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan pasal 18, 19 dan 20
dikenakan sanksi tingkat pertama berupa permintaan maaf oleh pelanggar, mengembalikan semua hasil yang diperoleh dari
Daerah Perlindungan Laut dan atau diamankan, dan menandatangani surat
pernyataan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan di hadapan
aparat desa, badan pengelola dan masyarakat.
2)
Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan kedua kalinya seperti yang
ditentukan dalam pasal 18, 19 dan 20
dikenakan sanksi tingkat kedua yaitu sanksi berupa denda berupa sejumlah
uang yang akan ditentukan kemudian dalam aturan badan pengelola dan mengamankan
semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan
3)
Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan ketiga kalinya seperti yang
ditentukan dalam pasal 18, 19 dan 20
dikenakan sanksi tingkat ketiga yaitu sanksi berupa denda berupa
sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian dalam aturan badan pengelola,
mengamankan semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan Daerah
Perlindungan Laut dan diwajibkan melakukan pekerjaan sosial untuk kepentingan
masyarakat (kerja bakti, membetulkan mck dll) atau sanksi lain yang ditentukan
kemudian oleh aparat dan masyarakat desa
4)
Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan seperti yang ditentukan dalam
pasal 18, 19 dan 20 lebih dari tiga kali
dikenakan sanksi sanksi berupa sanksi seperti pasal 21 ayat (3) diatas, dan kemudian diserahkan kepada pihak
kepolisian sebagai penyidik, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
PENGAWASAN
Pasal
22
1)
Daerah yang dilindungi adalah merupakan daerah pesisir dan laut yang telah
dipilih dan disetujui bersama oleh seluruh masyarakat Desa LEMBAR SELATAN dan sekitarnya
2)
Daerah yang dilindungi dijaga kelestariannya untuk kepentingan masyarakat
bersama
3)
Setiap anggota masyarakat berkewajiban melaporkan kepada Badan pengelola atau
Pemerintah Desa, apabila mengetahui tindakan-tindakan perusakan lingkungan dan
lain-lain yang dilakukan oleh orang-perorang dan atau kelompok, sehubungan
dengan pelestarian Daerah Perlindungan.
BAB X
TUGAS DAN TANGGUNG - JAWAB PENGELOLAAN
Pasal
23
1
Penanggung-jawab dan pembina pelaksanaan pengelolaan pesisir dan laut Desa
LEMBAR SELATAN adalah Pemerintah Desa LEMBAR SELATAN;
2.
Setiap anggota masyarakat Desa berhak dan berkewajiban mengawasi
tindakan-tindakan perusakan lingkungan pesisir dan laut yang dilakukan orang
perorang, dan atau kelompok sehubungan dengan pelestarian wilayah pesisir dan
laut yang dilindungi;
3.
Pemerintah Desa, melalui aparat Desa yang berwenang dan atau ditunjuk, memiliki
tugas dan wewenang dalam penegakan aturan dan penerapan sanksi terhadap pelaku
tindak pelanggaran dari peraturan Desa ini;
4.
Kelompok Pengelola Pesisir dan Laut (Kelompok Pengelola Kawasan Pelestarian
Laut) diberi tugas dan wewenang sebagai pelaksana harian dalam perencanaan
kegiatan, pelaksanaan pengawasan, monitoring, kegiatan pelestarian dan
pemeliharaan tanda batas dan atau papan informasi, serta pengusahaan atau
pengelolaan dana dalam kaitan pengelolaan kawasan pesisir dan laut;
5.
Kelompok Pengelola Pesisir dan Laut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah Desa dan atau lembaga
Desa lainnya, serta menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara
lengkap dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah Desa;
6.
Dalam kasus adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan atau
kelompok tertentu dalam kawasan pesisir dan laut, Kelompok Pengelola berhak
melakukan penangkapan pelaku dan atau pelaporan kepada pemerintah Desa dan atau
penyitaan hasil tangkapan dan atau peralatan yang digunakan saat pelanggaran
dilakukan, untuk kemudian diproses bersama dengan pemerintah Desa.
BAB XI
TATA CARA PENEGAKAN ATURAN DAN PENERAPAN SANKSI
Pasal
24
1. Setiap tindakan-tindakan pelanggaran
dilaporkan kepada kelompok pengelola dan atau kepala jaga polisi dan atau
kepala jaga setempat;
2.
Kelompok pengelola dan atau aparat Desa yang berwajib wenang untuk melakukan
pemeriksaan dan penyelidikan kasus pelanggaran yang dilaporkan dengan memanggil
dan mendengar keterangan dari pelaku, pelapor dan satu atau lebih saksi tindak
pelanggaran dan atau korban jika ada, serta menahan barang bukti yang ada;
3.
Pelaku pelanggaran yang terbukti bersalah dan atau mengakui kesalahan yang
diperbuat, baik sengaja maupun tidak disengaja, harus membuat surat pernyataan
dan perjanjian untuk tidak melakukan pelanggaran;
4.
Pelaku pelanggaran diberikan pengarahan oleh aparat pemerintah Desa dan wajib
menerima sanksi dan atau membayar denda sesuai aturan yang berlaku.
BAB XII
PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN DANA
Pasal
25
1.
Dana yang diperoleh dari penerapan sanksi dalam kawasan pengelolaan pesisir dan
laut, yaitu uang denda dan atau uang dari hasil barang sitaan, diperuntukkan
sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan perawatan yang diperlukan dalam upaya
perlindungan wilayah pesisir dan laut, dan atau sebagai dana pendapatan
Desa/kelompok untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam Desa;
2.
Dana untuk pembiayaan perawatan yang diperlukan dalam upaya perlindungan
diserahkan kepada kelompok pengelola, sedangkan dana pendapatan untuk menunjang
kegiatan-kegiatan dalam Desa dikelola oleh pemerintah Desa, yaitu oleh aparat
Desa yang berwenang dalam pengelolaan dana;
3.
Besar dana yang diperuntukan untuk pembiayaan perawatan DPL sebesar lima puluh
persen (50 %) dari uang yang diterima dari setiap kasus pelanggaran, dan besar
dana yang diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan lain dalam Desa sebesar 50
persen (50 %) dari uang yang diterima dari setiap kasus pelanggaran;
4.
Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan
atau organisasi lain yang tidak mengikat dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kepentingan pengelolaan wilayah perlindungan pesisir dan laut;
5.
Tata cara pemungutan dana dilaksanakan oleh aparat Desa/kelompok nelayan yang
berwenang dalam pengelolaan keuangan Desa.
BAB XIV
PENUTUP
Pasal
26
1.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai
pelaksanaan Daerah Perlindungan Laut, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan
Desa lewat musyawarah Desa;
2.
Peraturan Desa ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan Desa ini dengan
menempatannya dalam lembaran Desa LEMBAR SELATAN.
3.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.
Ditetapkan
di LEMBAR SELATAN
Pada
tanggal
2011
KEPALA
DESA LEMBAR SELATAN,
LALU
SALIKIN
Diundangkan
di Kantor Desa Lembar Selatan
Pada
tanggal 2011
SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT,
Lampiran
1. PETA RENCANA DPL DESA LEMBAR SELATAN
